rss_feed

Gampong Teupin Beulangan

Jl. Tgk. Fatimah No. 1 Tgk Dikreung
Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh
Kode Pos 24374

call 081269701118| mail_outline teupinbe@teupinbeulangan.desa.id

  • RAZALI ABDULLAH

    Geuchik

    Belum Rekam Kehadiran
  • AMIRUDDIN ABDUL RAHMAN

    Sekretaris Gampong

    Belum Rekam Kehadiran
  • WALIDIN

    Kaur Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZULKARNAINI

    Kaur Pembangunan dan Pemberdayaan

    Hadir di Kantor Desa
  • TGK. ABDUL WAHAB

    Imum Gampong

    Belum Rekam Kehadiran
  • DEDI SYAHPUTRA

    Keurani Cut Urusan Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • OMAR DAHNI

    Keurani Cut Urusan Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZULFIKAR

    Ule Jurong Bale Husen

    Belum Rekam Kehadiran
  • M. HASAN UM

    Ule Jurong Meuleuweuk

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUSA

    Ule Jurong Teungku Dikrueng

    Belum Rekam Kehadiran
  • HERIZAL

    User Admin

    Belum Rekam Kehadiran
  • TARMIZI

    Ketua Tuha Peut

    Belum Rekam Kehadiran
  • RAZALI

    Wk. Ketua Tuha Peut

    Belum Rekam Kehadiran
  • BARMAWI

    Anggota Tuha Peut

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZAINAL ABIDIN

    Anggota Tuha Peut

    Belum Rekam Kehadiran
  • M. SUBKI

    Anggota Tuha Peut

    Belum Rekam Kehadiran
  • MAIMUNSYAH

    Anggota Tuha Peut

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD ZUBIR

    Anggota Tuha Peut

    Belum Rekam Kehadiran
  • KAMAL

    Staff Sekretariat Bid. Kepemudaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • YUSRI

    Pegawai Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZAINUDDIN

    Wk Ketua Pemuda

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

Pengembangan System Informasi Gampong sebagai langkah maju menuju Gampong yang cerdas dan Tata kelola Pemerintahan Gampong yang Modern
fingerprint
PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No. 43 Pelaksanaan UUD Nomor 6 Tahun 2014

22 Feb 2021 16:41:49 174 Kali

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan terbitnya PP 47/2015 ini akan makin memperkokoh asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, khususnya desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara prinsip genealogis dan prinsip teritorial

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Terkait dengan desa adat, dalam PP 47/2015 diatur ketentuan mengenai perubahan status Desa menjadi menjadi Desa Adat, tidak seperti PP 43/2014 yang hanya membatasi perusahaan status Desa meliputi: a. Desa menjadi kelurahan; b. Kelurahan menjadi Desa; dan c. Desa adat menjadi Desa.

Secara faktual kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di Indonesia. Seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Pasal 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

  1. Desa menjadi kelurahan;
  2. kelurahan menjadi Desa;
  3. Desa adat menjadi Desa; dan
  4. Desa menjadi Desa adat.

Pasal 28 (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengubah status Desa menjadi Desa adat.

Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status Desa menjadi Desa adat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 34 (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:

  1. sistem organisasi masyarakat adat;
  2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  3. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  4. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  5. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 153. Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Perpres 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Petaran Pelaksanaan UUD Nomor 6 Tahun 2014

232.56 KB
cloud_download Unduh
chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

map Wilayah Gampong

Alamat : Jl. Tgk. Fatimah No. 1 Tgk Dikreung
Gampong : Teupin Beulangan
Kecamatan : Samudera
Kabupaten : Aceh Utara
Kodepos : 24374
Telepon : 081269701118
Email : teupinbe@teupinbeulangan.desa.id

account_circle Aparatur Gampong

message Komentar Terkini

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Gampong

contacts Info Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:80
Kemarin:140
Total Pengunjung:88.588
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.236.121.117
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


Hari Mulai Selesai
Senin 00:00:00 23:59:00
Selasa 00:00:00 23:59:00
Rabu 00:00:00 23:59:00
Kamis 00:00:00 23:59:00
Jumat 00:00:00 23:59:00
Sabtu 00:00:00 23:59:00
Minggu 00:00:00 23:59:00